Konsumen Kembali jadi Korban

Konsumen Kembali jadi Korban

DUNIA penerbangan tanah air tiba-tiba dikejutkan dengan bangkrutnya Batavia Air. Maskapai penerbangan yang dimiliki pengusaha Yudiawan Tansari asal Pon­tianak, Kalimantan Barat, itu menghentikan pe­ngo­perasian segala rute setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat Rabu lalu (30/1).

Adalah perusahaan sewa pesawat ILFC (International Lease Finance Corporation) yang melayangkan gugatan pailit ke PN Jakarta Pusat lantaran Batavia Air tidak kunjung membayar utang yang jatuh tempo sebesar USD 4,688 juta (sekitar Rp 45 miliar). Selain itu, Batavia Air memiliki kewajiban kepada Sierra Leasing Ltd sebesar USD 4,9 juta (sekitar Rp 47 miliar).

Bagi orang awam, bangkrutnya Batavia Air memang cukup mengejutkan. Tapi, orang yang bergelut di dunia penerbangan jauh-jauh hari sebenarnya bisa mencium ketidakberesan Batavia Air. Indikasi pertama sebenar­nya dapat dibaca dari batalnya AirAsia mengakuisisi Ba­tavia Air. Padahal, maskapai penerbangan murah asal Malaysia itu sudah menyiapkan dana USD 80 juta (sekitar Rp 76,8 miliar) untuk membeli perusahaan yang berdiri pada 2001 tersebut.

Bisa jadi, saat melakukan uji menyeluruh (due diligence), tim AirAsia mengetahui kebobrokan Batavia Air dan tumpukan utangnya yang segunung. Hal tersebut diperkuat hasil riset lembaga Malaysia, OSK Research Sdn Bhd, yang mengestimasi Batavia Air memiliki utang hingga USD 40 juta (sekitar Rp 384 miliar) pada akhir 2012. Karena itu, OSK Research berani menyebut Batavia Air adalah perusahaan yang sakit.

Yang menjadi pertanyaan, di mana peran dan fungsi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator. Semestinya, Kemenhub sudah bisa mencium gelagat ketidakberesan Batavia Air setelah melihat kenyataan di lapangan. Berdasar sejumlah laporan, dalam beberapa waktu terakhir Batavia Air mempunyai banyak tunggakan dan utang. Tapi, mengapa Kemenhub terkesan menutup mata atau memang tidak tahu dengan kondisi itu.

Padahal, kesehatan finansial perusahaan pener­ba­ngan sangat krusial demi keselamatan penumpang. Bukan tidak mungkin keselamatan penumpang di­abaikan demi menekan biaya dan pengeluaran. Seakan seperti tidak terjadi apa-apa, konsumen pun masih membeli tiket hingga menit-menit terakhir sebelum Batavia Air dinyatakan pailit.

Kini konsumen kembali dirugikan dan ditelantarkan setelah membeli tiket dan sampai di bandara ternyata  pesawatnya tak ada karena tidak beroperasi lagi.  Setali tiga uang dengan perusahaan travel yang melakukan deposit miliaran rupiah untuk membeli tiket Batavia Air.

Bukan sekali dua kali ini saja pemerintah sebagai regulator seakan tidak berfungsi. Misalnya, dalam kasus gagal bayar nasabah asuransi Bakrie Life senilai Rp 250 miliar yang tak berhasil diselesaikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) hingga bubar digantikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2013.

Sebagai otoritas lembaga keuangan, Bapepam-LK seharusnya dengan ketat mengawasi perusahaan yang berpotensi melakukan wanprestasi. Tapi, itu tak bisa dilakukan dan tetap saja kebobolan. Parahnya lagi, kejadian demi kejadian tersebut tak dijadikan pelajaran. Akhirnya, yang menjadi korban selalu konsumen yang notabene masyarakat awam.